Sampang, Mitrabangsa.id – Anggaran Dana Publikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) kini Jadi Sorotan setempat.
Pasalnya, Anggaran Dana Publikasi yang dialokasikan Disporabudpar Kabupaten Sampang terkesan tumpah tindih dalam pembagian advetorial.
Diketahui, dalam pembagian dana publikasi tidak ada kejelasan mekanisme dan persyaratan serta transparansi anggaran.
Namun hal itu, media yang tercover di Kominfo kabupaten Sampang justru tidak bisa mendapatkan kebijakan serta partisipasi dari Disporabudpar Kabupaten Sampang.
Dana publikasi pegiat berita agenda kegiatan Disporabudpar kabupaten Sampang yang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sampang ke-399 beserta rangkaian kegiatan lainnya diduga hanya bisa dinikmati oleh segelintir sepihak saja.
Pada beberapa pegiat berita dan Aktivis Kemasyarakatan, persoalan anggaran dana publikasi (ADV) untuk media Disporabudpar Kabupaten Sampang menuai tanda tanya besar?
Moh Sakban, S.E Ketua LPAKN RI Projamin Kabupaten Sampang mempertanyakan perihal anggaran dana publikasi yang dikelola Disporabudpar Sampang yang tidak beres.
Lembaga Pengawas Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PROJAMIN (Professional Jaringan Mitra Negara), akan layangkan surat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sampang.
” Anggaran untuk publikasi bukanlah milik beberapa pihak saja. Di samping itu mengkhawatirkan, jika ini dibiarkan berlama-lama terjadi diskriminatif terhadap wartawan di Kabupaten Sampang, bisa menimbulkan kecurigaan ada terkesan main mata dengan segelintir pihak untuk meraup anggaran publikasi, ” Ujarnya
Baca Juga : Viral Video Syur Diduga Mirip Artis Rezky Aditya, Ini Tanggapan Abimanyu Pastikan Bukan Editan
Baca Juga : Pasangan Ibu Mertua dengan Menantu Menghebohkan Jagat Maya, Akhirnya Norma Risma Buka Suara
Ditanyakan awak media, terkesan menutup-nutupi ditanya besaran anggaran dan daftar penerima Advetorial di Disporabudpar kabupaten Sampang? dengan alasan klasiknya yang tidak masuk akal anggaran tidak cukup ini lah dan itulah, sehingga sekehendak hatinya saja yang bekerjasama.
Roni mengatakan bahwa media yang mendapat Advetorial adalah ditunjuk oleh kadisnya langsung, bisa karena sudah lama bermitra, bisa juga karena kedekatan personal.
” Sangat disayangkan bila mana mana profesionalisme aturan dikaitkan dengan kedekatan personal dan bila kenal dan tau maka berhak dapat,” pungkas ketua LKPK Projamin,
Demi menyandang informasi untuk disajikan kepada publik redaksi mitrabangsa menghubungi via telpon WhatsApp melalui Plt Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang, H Marnilem belum ada tanggapan.
