Program Jaksa Jaga Desa, Bupati Sumenep Kawal Penggunaan Pemanfaatan Dana Desa

Program Jaksa Jaga Desa, Bupati Sumenep Kawal Penggunaan Pemanfaatan Dana Desa
Dock: Bupati Sumenep Saat Hadiri Program Jaksa Jaga Desa di Gedung Islamic Desa Batuan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Mitrabangsa.id – Program Jaksa Jaga Desa merupakan upaya memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD), dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkatnya.

“Jaksa jaga desa membantu kepala desa dan aparatur desa dalam mengawal pemanfaatan dana desa yang efektif dan akuntabel, untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia di desa,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Gedung Islamic Pusat Batuan, Kamis (31/08/2023).

Diperkirakan, program ini menjadi bagian pelatihan hukum dan kapasitas perangkat desa, karena sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa.

“Program jaksa jaga desa juga menjadi upaya dalam melakukan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan hukum pada aparatur desa dan masyarakat, serta menjadi solusi preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pengelolaan dana desa,” terang Bupati.

Jaksa jaga desa diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, yang merupakan Program Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023, dan diikuti seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Trimo mengatakan, peran serta jaksa dalam menjaga desa sangat penting, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran di desa.

“Jaksa jaga desa bertujuan memperkecil terjadinya kesalahan desa dalam administrasi, yang menyebabkan bisa terjadi korupsi, sehingga dengan program ini mampu memberikan pemahaman hukum terhadap semua kepala desa bersama perangkatnya,” katanya.

Pihaknya pada program Jaksa Agung RI ini memberikan pendampingan terhadap desa, agar dalam mengambil kebijakan untuk menentukan dan menetapkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) tidak bermasalah hukum.

“Kami memberikan Arah dan pendampingan dalam menggunakan Dana Desa agar tepat sasaran, dengan cara konsultasi bersama para Jaksa,” pungkas Kajari.

banner 728x250