Sumenep, Mitrabangsa.id,- Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, sangat berdampak terhadap kenaikan sembako dan jasa lainnya diberbagai daerah di Indonesia khususnya dikabupaten Sumenep.
Mengantisipasi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi, dan distribusi kebutuhan bahan pangan dan pokok termasuk barang penting lainnya, Kamis (15/09/2022).
Ernawan Sutomo, selaku Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan ESDA Kabupaten Sumenep, berharap agar penanganan inflasi tersebut dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan pandemi Covid-19.
” Menghadapi tantangan tersebut, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan pandemi Covid-19, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, sapaan Iwan menuturkan bahwa untuk lebih mengetahui keadaan inflasi harga akibat kenaikan BBM tersebut, pihaknya melakukan monitoring ke berbagai pasar yang ada dikabupaten Sumenep.
Baca Juga : PJU Kota Sumenep Gunakan Lampu Merk LED Bohlam, Diduga Terkesan Tidak Efisien dari Segi Biaya?
Baca Juga : Dermaga Pelabuhan Talabbung Menjadi Saksi Bisu, Begini Penjelasanya Kabid Dadang Dedy Iskandar
” Hari ini TPID melakukan monitoring langsung ke Pasar Anom dan Pasar Bangkal untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi, dan distribusi kebutuhan bahan pangan pokok termasuk barang penting lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dari data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tercatat inflasi tahun kalender (Januari – Agustus) 2022 sebesar 3,62 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 5,41 persen.
” Semoga kita bisa mengendalikan inflasi di Sumenep, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” harapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada rapat pengendalian inflasi di istana Negara pada Senin (12/9) mengharapkan kepada setiap Kepala Daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi di bawah 5 persen.
