Turlap Bersama Tim Pemkab, Satpol PP Sumenep Temukan Ribuan Bungkus Rokok Ilegal

Turlap Bersama Tim Pemkab, Satpol PP Sumenep Temukan Ribuan Bungkus Rokok Ilegal

Sumenep, Mitrabangsa.id – Turun Lapangan (Turlap) menggelar kegiatan Pengumpulan Informasi disejumlah toko yang tersebar di wilayah daratan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep bersama tim Pemkab berhasil menemukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai dan ratusan merk rokok ilegal. Senin, 26/06/2023

“Hasil Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal disejumlah tokoh ditemukan 1.109 slop dan 1.851 bungkus atau 421.056 batang dengan 253 merk rokok ilegal,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep,  Ach. Laily Maulidy

Menurutnya, jumlah toko eceran yang dikunjungi oleh Tim pengawasan peredaran rokok ilegal yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinkop UKM dan Perindag, DPMPTSP dan Naker, Diskominfo, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) sebanyak 327 toko yang tersebar di 250 desa di 19 Kecamatan wilayah daratan.

“Rinciannya 119 toko didapati menjual rokok ilegal dan sisanya tidak didapati menjual rokok ilegal,” tukasnya. Rabu, 21/06/2023.

Lebih lanjut Ach. Laily Maulidy berujar, kegiatan pengumpulan informasi peredaran rokok Ilegal dilakukan sejak tanggal 05 Juni dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2023 mendatang.

“Kegiatan ini untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023,” lanjutnya.

Tindak hanya itu, Kasatpol PP Sumenep juga menegaskan, tujuan dilaksanakannya pengawasan dan monitoring peredaran rokok ilegal ini untuk memastikan dan mengedukasi para pedagang serta masyarakat pada umumnya.

“Yang jelas, agar pedagang dan masyarakat tahu tentang peraturan yang berlaku mengenai kriteria atau ciri-ciri rokok ilegal,” tegasnya.

Sebab, hal itu mengacu pada pasal 54 Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

 “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” ungkap Ach. Laily Maulidy.

Kata dia, Pengawasan cukai tersebut merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku industri hasil tembakau, dan masyarakat.

”Seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi praktik kecurangan dalam area cukai. Sebab, keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga turut mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku industri hasil tembakau yang legal,” katanya.

Terakhir, Ia berpesan bahwa rokok ilegal mempunyai 5 kriteria (ciri-ciri), yakni tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi (tidak sesuai nama perusahaan atau beda jenis produk), dilekati pita cukai yang salah peruntukannya (harusnya SKM bukan SKT) dan dilekati pita cukai bekas (biasanya terlihat bekas sobek, berkerut atau kusut).

“Hal ini dapat diketahui dari fisik pita cukai dengan menggunakan sinar ultra violet ataupun dengan mata secara langsung,” pungkas Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep,  Ach. Laily Maulidy

banner 728x250